PERTEMUAN 6 KLS XII PERANAN BANGSA INDONESIA DALAM GERAKAN NON BLOK DAN ASEAN

1. ASEAN

Pernah dengar tentang ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya organisasi ini didasarkan pada letak geografis, kepentingan nasional, persamaan nasib, dan kebudayaan. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN dipelopori oleh lima negara, yaitu:

1. Singapura : S. Rajaratnam

2. Thailand : Thanat Khoman

3. Malaysia : Tun Abdul Razak

4. Indonesia : Adam Malik

5. Filipina : Narciso Ramos

Meski ASEAN adalah asosiasi negara-negara Asia Tenggara, tapi kenyataannya belum semua negara di wilayah Asia Tenggara tergabung dalam ASEAN. Hmm, kamu tahu nggak negara mana yang belum tergabung dalam ASEAN?

Tujuan ASEAN

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara.

2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara di kawasan dan kepatuhan terhadap asas Piagam PBB.

3. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu antar anggota demi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administratif.

4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian.

5. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyat.

6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara.

7. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada.

Prinsip-Prinsip ASEAN

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional negara-negara anggota.

2. Berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.

3. menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.

4. Menyelesaikan sengketa secara damai.

Kerjasama ASEAN

2. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam. Organisasi Konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011.

Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Saat ini, OKI beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring perkembangan zaman, OKI tidak hanya menangani masalah politik terutama masalah Palestina, tetapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Secara umum, tujuan organisasi ini adalah:

1. memperkuat solidaritas, kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.

2. Melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, serta memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangan hak dan kebebasan mendiami daerahnya.

3. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta menciptakan suasana yang menguntungkan serta saling pengertian antar negara anggota dan negara-negara lain.

Dalam OKI, beberapa peran Indonesia adalah:

• Memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina (GRP) dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dengan mengacu kepada Final Peace Agremeent/ Perjanjian Damai, 1996.

• Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989.

• Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi.

3. Jakarta Informal Meeting (JIM)

JIM telah dilaksanakan sebanyak tiga kali di antara tahun 1988-1990. Pada JIM I, Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan tiga tahap rencana penyelesaian Perang Indocina 3. Tiga usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua.

Pada JIM II, Australia juga turut serta. Melalui perdana menterinya, Gareth Evans, Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi:

1. mendorong upaya gencatan senjata;

2. menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik;

3. mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan.

Pertemuan terakhir JIM (JIM III) membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintah persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council (SNC).

Peran Indonesia setelah JIM

Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nation Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 745.

Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan Kontingen Garuda XII A – XII D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan Kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil militer ataupun polisi. Jumlah ini terbanyak lho dibandingkan pasukan negara lainnya